Selasa, 25 November 2014

BBM Naik: Salah Satu “Hadiah” Pemerintahan Jokowi

Bangunan putih tempat resmi kediaman dan kantor Presiden Indonesia menjadi saksi bisu jumpa pers pada Senin (17/11/2014). Seorang pria berkacamata dengan rambut yang dibelah dua menjadi icon dari pertemuan yang membahas kenaikan harga BBM tersebut. Pria itu adalah Menteri Keuangan RI, Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro, Prof., S.E., M.UP., Ph.D. (48). Beliau mengatakan bahwa dampak kenaikan BBM ini akan berpengaruh pada ruang fiskal yang akan mendukung belanja infrastruktur, perlindungan sosial, dan menekan defisit anggaran yang dalam APBN 2015 ditetapkan pada kisaran 2,2 persen terhadap PDB. Namun, dampak lain dari kenaikan BBM ini adalah naiknya inflasi sebesar 2%. "Kebijakan ini akan membawa dampak inflasi. Tentunya sudah kami perhitungkan. Perkiraan awal dengan kenaikan Rp 2.000 per liter baik untuk premium dan solar maka tambahan inflasi untuk tahun 2014 berada pada kisaran dua persen," kata suami dari Irina Justina Zega itu. Presiden Joko Widodo menyatakan jika harga BBM bersubsidi ini dinaikan sebesar Rp 3 ribu per liter, maka akan memberikan ruang fiskal bagi pemerintahannya sebesar Rp 150 triliun. Ruang fiskal yang dimaksudkan adalah seluruh biaya yang dikeluarkan untuk mendukung pembangunan negara. Sehingga, semakin luas ruang fiskal pemerintahan, semakin cepat pula pembangunan bagi negara. Dengan kenaikan ini, diharapkan pertumbuhan ekonomi ikut naik pada angka 7.5%. Namun, hal yang harus diperhatikan adalah tingkat inflasi yang terjadi ketika keputusan ini dijalankan. Pada akhir tahun 2014, tingkat inflasi diperkirakan akan mencapai angka 7.3% dari baseline 5.3% dan di awal tahun 2015 (sekitar bulan Januari dan Februari) akan terjadi inflasi tetapi tidak akan setinggi bulan November dan Desember.
Dampak Inflasi dapat menyebabkan kebutuhan pokok ikut naik. Hal ini disebabkan oleh tingginya biaya produksi yang harus dikeluarkan industri untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Karena itulah, kenaikan harga minyak juga dapat menurunkan penawaran agregat yang disebabkan oleh pembelian energi lebih sedikit sehingga produktivitas dan nilai output menurun. Selain kenaikan BBM, ruang fiskal pemerintahan dapat diperluas dengan penerimaan pajak. Joko Widodo mengatakan apabila pengusaha diajak bicara mengenai pajak, mereka langsung terdiam. Artinya, apabila sudah mendapatkan keuntungan income, seharusnya dapat membayar pajak baik pajak badan, pajak pribadi, maupun PPN. Belum lagi banyak dari masyarakat yang memiliki maupun tidak memiliki NPWP, tidak membayar pajak. Hal tersebut dapat menjadi peluang bagi penerimaan negara untuk memperluas ruang fiskal. Kenaikan BBM memang meresahkan masyarakat. Apalagi, kebijakan ini dilakukan oleh pemerintahan yang baru genap 1 bulan bekerja semenjak pelantikan tanggal 22 Oktober 2014. Sehingga dapat dikatakan bahwa kenaikan BBM ini menjadi salah satu “hadiah” pertama dari pemerintahan Joko Widodo. Terkait dengan risiko politik yang bakal dihadapi, Penasihat senior Tim Transisi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan bahwa Jokowi sudah siap menerima kemungkinan tersebut. Menurut Luhut, penyelamatan anggaran negara lebih penting daripada menjaga citra politik Presiden itu sendiri. ”Pak Jokowi sudah siap akan risiko yang dihadapi. Beliau siap untuk tidak populer,” katanya pada Selasa (30/9/2014). Namun, bukan berarti Jokowi akan membiarkan kebijakan tersebut mempersulit masyarakat karena Jokowi mengaku sedang membuat kebijakan kompensasi kepada masyarakat kurang mampu yang akan terkena dampak kenaikan harga BBM bersubsidi itu di antaranya satunya program bantuan langsung tunai (BLT) sedangkan untuk masyarakat yang tergolong mampu, cara yang dapat dilakukan adalah menghemat pengeluaran. Cara ini sebagai penyesuaian akan naiknya harga BBM. Seperti yang sudah diungkapkan sebelumnya bahwa penyelamatan anggaran lebih penting dibandingkan pencitraan politik, maka kebijakan pemerintahan baru ini mengundang respon dari masyarakat. Berdasarkan hasil survei quick poll yang dilakukan pada tanggal 18-19 November 2014 melalui random sampling  terhadap 1.200 responden di seluruh Indonesia, 44,94 persen responden menyatakan puas terhadap kinerja pemerintahan Jokowi. Menurunnya kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan Jokowi antara lain disebabkan kurangnya penyuluhan alasan kenaikan harga BBM dan meningkatnya harga kebutuhan pokok serta transportasi karena kebijakan kenaikan harga BBM. Untuk menyukseskan kebijakan pemerintahannya, Joko Widodo membutuhkan dukungan publik di tengah ketidakberdayaannya antara lain tidak dapat mengontrol parlemen yang saat ini dikuasai partai Koalisi Merah Putih, serta Jokowi tidak menguasai satu pun partai politik. Hal ini dapat menghambat jalannya pembangunan infrastruktur yang akan dilakukan oleh pemerintahan baru.Terhambatnya pembangunan negara ini dapat terjadi karena adanya kepentingan tertentu di bidang politik. Kepentingan tertentu tersebut dapat berupa perebutan kekuasaan di parlemen dan keinginan untuk menguasai negara. Sehingga, kepentingan pribadi diletakkan di atas kepentingan rakyat. Apabila hal tersebut terjadi, tentunya kita tahu apa yang akan terjadi pada negara dan bangsa ini. Memang tidak mudah untuk menerima kenaikan harga BBM yang telah diputuskan beberapa hari yang lalu. Namun, apabila tujuan dari kebijakan tersebut membawa pengaruh yang baik bagi pembangunan bangsa dan negara, mengapa hal tersebut tidak kita dukung?

Daftar Pustaka
Sumber:
Kuncoro, Mudrajad. 2009. Ekonomika Indonesia: Dinamika Lingkungan Bisnis di Tengah Krisis Global. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.


Karya tulis ini ditulis oleh :

Hans Pranata ( NRP : 3203013190 )

1 komentar:

  1. The 10 best casinos to play games for real money (online
    The 10 광주광역 출장마사지 best casinos to play games for real money 통영 출장샵 (online) · 포천 출장샵 1. Red Dog Casino – 과천 출장안마 The Wild West · 2. 상주 출장샵 Ignition – Casino Extreme

    BalasHapus